Majalah News - JAKARTA - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dinilai partai yang tergabung dalam Setgab Koalisi sebagai pembangkangan.
Namun, menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo itu merupakan hal yang wajar jika kebijakan yang diambil pemerintah tidak sesuai dengan sikap politik atau kebijakan partai.
Dia mengatakan masing-masing partai mempunyai sikap dan kebijakan politik khususnya terhadap sesuatu masalah yang akan diambil keputusannya di DPR melalui fraksinya. Keputusan politik yang diambil oleh masing-masing fraksi tentu sudah mencermati dinamika dari kebijakan politik pembangunan yang dibuat oleh pemerintah.
"Apabila tidak sesuai dengan prinsip sikap politik atau kebijakan partai, sangat wajar kalau partai melakukan penolakan atau tidak sejalan dengan keputusan yang akan diambil di DPR atau keputusan pemerintah. Tentunya dengan berbagai pertimbangan politis dari partai-partai yang berbeda sikap," kata Tjahjo, di Jakarta, Jumat (6/4/2012).
Misalnya soal rencana kenaikan harga BBM, soal skandal Bank Century, soal penuntasan masalah mafia pajak, soal RUU Kamnas, dan RUU Penanganan Konflik Sosial.
"Kalau di DPR sikap PDIP sebagai partai yang dilaksanakan oleh fraksi kebetulan sejalan dan bersama-sama melakukan opsi penolakan seperti PKS, Hanura, dan Gerindra ya sah-sah saja. Meski posisi PDIP di luar Setgab Koalisi dan tidak terikat, tetapi kalau secara kasuistis masalahnya sama, ya mari kita tolak karena sikap politik terhadap masalah tersebut memang sama," ujarnya.
Tetapi, lanjut dia, bagi PDIP sikap-sikap yang berbeda tidak wajib diwujudkan dalam oposisi bersama yang terikat. Sebab, kata dia, satu masalah tentu bisa sama dan bisa juga berbeda cara melihatnya dalam satu keputusan politik. Hal itu tergantung strategi dan sikap politik masing-masing parpol.
