Majalah News - JAKARTA - Sikap
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang
menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dinilai partai yang
tergabung dalam Setgab Koalisi sebagai pembangkangan.
Namun,
menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) Tjahjo Kumolo itu merupakan hal yang wajar jika kebijakan yang
diambil pemerintah tidak sesuai dengan sikap politik atau kebijakan
partai.
Dia mengatakan masing-masing partai mempunyai sikap dan
kebijakan politik khususnya terhadap sesuatu masalah yang akan diambil
keputusannya di DPR melalui fraksinya. Keputusan politik yang diambil
oleh masing-masing fraksi tentu sudah mencermati dinamika dari kebijakan
politik pembangunan yang dibuat oleh pemerintah.
"Apabila tidak
sesuai dengan prinsip sikap politik atau kebijakan partai, sangat wajar
kalau partai melakukan penolakan atau tidak sejalan dengan keputusan
yang akan diambil di DPR atau keputusan pemerintah. Tentunya dengan
berbagai pertimbangan politis dari partai-partai yang berbeda sikap,"
kata Tjahjo, di Jakarta, Jumat (6/4/2012).
Misalnya soal rencana
kenaikan harga BBM, soal skandal Bank Century, soal penuntasan masalah
mafia pajak, soal RUU Kamnas, dan RUU Penanganan Konflik Sosial.
"Kalau
di DPR sikap PDIP sebagai partai yang dilaksanakan oleh fraksi
kebetulan sejalan dan bersama-sama melakukan opsi penolakan seperti PKS,
Hanura, dan Gerindra ya sah-sah saja. Meski posisi PDIP di luar Setgab
Koalisi dan tidak terikat, tetapi kalau secara kasuistis masalahnya
sama, ya mari kita tolak karena sikap politik terhadap masalah tersebut
memang sama," ujarnya.
Tetapi, lanjut dia, bagi PDIP sikap-sikap
yang berbeda tidak wajib diwujudkan dalam oposisi bersama yang terikat.
Sebab, kata dia, satu masalah tentu bisa sama dan bisa juga berbeda cara
melihatnya dalam satu keputusan politik. Hal itu tergantung strategi
dan sikap politik masing-masing parpol.
